News
Kewenangan Pembinaan Smelter Bakal Diatur Kembali
JAKARTA--Penetapan kewenangan pengawasan dan pembinaan kegiatan penghiliran mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemunirnian atau smelter akan dijadikan salah satu klausul dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan pembahasan mengenai pengawasan dan pembinaan smelter tersebut terus dibahas bersama Kementerian Perindustrian.
"Teknisnya terus kita bahas. Nanti sekalian dengan Undang-undang Minerba akan ada klausul, misalnya soal pemurnian itu di Kementerian Perindustrian," katanya di Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Dia mengatakan sejak Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membahas hal tersebut secara intensif, belum ada pengajuan izin smelter baru. Oleh karena itu, tidak masalah jika ketentuannya nanti menunggu hasil revsi UU Minerba.
"Nanti kalau ada pengajuan izin baru, sudah bisa mengacu pada ketentuan baru," ujarnya.
Adapun revisi UU Minerba ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Meskipun begitu, pemeritah masih menunggu pembahasan lanjutan dengan DPR karena inisiatifnya berada di tangan legislatif.
Sumber : www.bisnis.com
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan pembahasan mengenai pengawasan dan pembinaan smelter tersebut terus dibahas bersama Kementerian Perindustrian.
"Teknisnya terus kita bahas. Nanti sekalian dengan Undang-undang Minerba akan ada klausul, misalnya soal pemurnian itu di Kementerian Perindustrian," katanya di Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Dia mengatakan sejak Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membahas hal tersebut secara intensif, belum ada pengajuan izin smelter baru. Oleh karena itu, tidak masalah jika ketentuannya nanti menunggu hasil revsi UU Minerba.
"Nanti kalau ada pengajuan izin baru, sudah bisa mengacu pada ketentuan baru," ujarnya.
Adapun revisi UU Minerba ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Meskipun begitu, pemeritah masih menunggu pembahasan lanjutan dengan DPR karena inisiatifnya berada di tangan legislatif.
Sumber : www.bisnis.com
